RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Jumlah dan persentase penduduk miskin serta disparitas antar wilayah dari waktu ke waktu merupakan issue penting dalam pembangunan khususnya pada program penanggulangan kemiskinan dalam rangka menjawab persoalan dasar kesejahteraan penduduk. Dalam rangka melaksanakan program penanggulangan kemiskinan diperlukan data-data pendukung yang memadai. Salah satu data pendukung pokok program ini adalah jumlah, persebaran dan persentase RTM (Rumah Tangga Miskin)

Berdasarkan Inpres no. 12 tahun 2005 pemerintah menugaskan BPS (Badan Pusat Statistik) untuk melakukan pendataan jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) di Indonesia, dan menyediakan data base kemiskinan yang dapat diakses instansi pemerintah untuk keperluan  penanggulangan kemiskinan. Pendataan tersebut dilakukan BPS dengan nama Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05), hasil dari pendataan ini bisa memperoleh informasi nama dan alamat kepala rumah tangga miskin yang sangat berguna dalam rangka strategi dan program penanggulangan kemiskinan. PSE05 ini menggunakan 14 variabel untuk menentukan kategori RTM (Rumah Tangga Miskin).

PROFIL DATA DAERAH

Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah merupakan salah satu upaya untuk memetakan kondisi dan potensi serta sumberdaya daerah, hal tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat dukung untuk melihat tahapan perencanaan, pengendalian dan analisa kinerja daerah serta dapat memudahkan untuk mengenali peluang pengembangannya. Pemanfaatan sistem informasi dengan teknologi yang modern kiranya dapat dikembangkan, namun harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di daerah agar dapat memperoleh hasil yang diinginkan sebagai bahan perencanaan.

Sejalan dengan upaya menjaga keselarasan hubungan kepentingan pusat dan daerah serta antar daerah itu sendiri, perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Bab VII mengenai  Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 152 ayat 1 yang mengamanatkan Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Profil Daerah ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sarana penunjang kelancaran koordinasi dan penyampaian informasi baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta sebagai bahan untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain.